Tentara Pembebasan West Papua Minta TNI/POLRI Tidak Ganggu KTT TPN/OPM

Jayapura - Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan menggelar pesta Demokrasi Papua Barat, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), 26-30 November di Tingginambut Puncak Jaya Papua. Untuk itu, OPM meminta aparat keamanan Indonesia menghentikan segala aksi kekerasan atau baku tembak selama acara berlangsung.

Panglima OPM Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya menegaskan, selama Konferensi Tingkat Tinggi TPN OPM, pihaknya meminta aparat keamanan Indonesia tidak menggangu jalannya acara.

“Aparat tidak boleh datang kesini (Tingginambut), tidak boleh ganggu acara sampai selesai,”

ujar Goliat Tabuni melalui telepon selulernya, Senin 19 November.

Lanjut Goliat Tabuni, Konfrensi Tingkat Tinggi TPN-OPM yang akan diselenggerakan, juga sekaligus akan mengukuhkan dirinya sebagai Panglima  Tertinggi OPM.

“Selain bicara tentang perjuangan OPM, juga akan kukuhkan saya sebagai Panglima Tertinggi OPM,”

ucapnya.

Menurut Goliat, agar acara KTT terselenggara dengan aman dan lancar, pihaknya sudah menyurati Kapolres Puncak Jaya dan Wakapolda Papua, guna meminta  izin .

“Saya sudah kirim surat resmi ke Kapolda Puncak Jaya dan Kapolda Provinsi, sebagai tanda pemberitahuan, yang intinya KTT TPN/OPM tidak diganggu,”

paparnya. Kata Goliat Tabuni, dalam KTT TPN-OPM yang akan berlangsung selama 4 hari itu, pihaknya akan mengundang semua OPM maupun simpatisan yang ada di Tanah Papua.

“Undangan sudah kami kirim ke seluruh OPM dari Sorong sampai Merauke,”

ujarnya.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan sudah menerima surat pemberitahuan rencana pelaksanaan acara KTT TPN-OPM di Tingginambut.

“Saya terima surat pemberitahuannya tadi melalui kurirnya Goliat Tabuni,”

kata Kapolres.

Dalam surat pemberitahuan itu, kata Kapolres, yang bertindak sebagai Ketua Pelaksanaan KTT TPN-OPM adalah Dinus Rambo Wakerkwa,  Wakil Ketus Mekaka Murib Telenggen, sekjen Anton Tabuni dan wakil Sekjen Gerimus Germanus Kogoya.
Intinya, kata Kapolres, mereka meminta agar jangan diganggu selama acara KTT berlangsung.

“Mereka minta aparat tidak menggangu jalannya acara hingga selesai,”

tukasnya.

Surat pemberitahuan pelaksanaan KTT juga ditembuskan kepada Presiden Papua Barat dan Pemerintahan Papua Barat.

Ditanya langkah Kepolisian menyikapi acara tersebut, Kapolres enggan mengomentarinya lebih jauh.

“Yang penting tidak mengganggu aktivitas masyarakat,”

Sumber: papuapost.com 

Dialog Bukan untuk NKRI Harga Mati

Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai

Manokwari ;(Sinar.Papua)- Latifah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua mengatakan, dialog Jakarta Papua bukan berbicara NKRI harga Mati, atau Papua Merdeka. Dialog mencari win-win solution bagi masalah papua.
“Masalah Papua sangat menyita waktu. Berdasarkan itu, penyelesaian Papua harus tanpa kekerasan dan melalui dialog,” kata Anum pada Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Manokwari, Papua Barat, Sabtu lalu.
Ia mengatakan, masalah Papua, tetap berdampak pada komunitas pendatang. “Ada juga pertanyaan, Papua sebagai identitas, atau Papua adalah persoalan, kalau jadi persoalan, ini menjadi bagian kita semua,” ujarnya.
Persoalan orang Papua hari ini adalah fakta. “Untuk itu, dibutuhkan kontribusi dari komunitas pendatang. Semua perlu terlibat didalam,” katanya lagi.
Muridan Satrio Widjojo, salah satu Koordinator Jaringan Damai Papua menjelaskan, masalah pokok Papua dibagi dalam empat bagian. Akar masalah pertama adalah persoalan sejarah dan status politik.
“Karena itu, pada tahun 1960an terjadi perlawanan bersenjata. Dilakukan oleh sekelompok orang yang dulu menjadi anggota PVK, karena perlawanan itu, maka timbul operasi-operasi negara, terciptalah akar kedua masalah, yakni kekerasan Negara dan pelanggaran HAM,” kata Muridan.
Konflik ketika itu, kata dia, tidak hanya di Manokwari, tapi juga di Biak dan banyak tempat. Dari konflik, timbul kegagalan pembangunan. Disusul diskriminasi dan marginalisasi, sebagai akar masalah keempat.
Menurut Muridan, secara struktural, orang Papua tidak diuntungkan dalam banyak hal. Pendidikan buruk, kesehatan melemah, dan terjadi diskriminasi. “Kita sampaikan ini pada pemerintah pusat, dari semua itu, timbul kebuntuan politik, ada ketidakpercayaan dari Jakarta pada Papua dan Papua pada pemerintah,” ucapnya.
Baginya, ketidakpercayaan memicu semacam tembok besar. Apapun yang dihasilkan pemerintah pusat untuk Papua, selalu berujung pada beban politik. “Mau pemekaran saja, pemerintah bilang, kita harus dukung supaya NKRI bisa dijaga, apa hubungannya, pemekaran itu berkaitan dengan pelayanan pemerintah terhadap orang Papua, memperpendek rentang kendali, bukan soal beban politik,” jelasnya.
Kerap semua persoalan tidak dipedulikan pemerintah. Bila ada pejabat Papua korupsi, pemerintah bilang ‘jangan ditangkap, nanti mereka minta merdeka’. “Karena pemerintah takut pada pejabat Papua. Begitu juga dari Papua, selalu menolak Undang-Undang Otsus, padahal otsus itu kurang apa,” pungkasnya.(Snrp/you).


Sumber:  aldp-papua.com

SBY: Tidak Ada Dialog Menyangkut Referendum Papua

BANDUNG, (Sinar Papua) - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan status Papua dan Papua Barat sebagai bagian NKRI sudah final. Untuk itu, tak ada kamusnya keberadaan kedua provinsi tersebut diutak-atik melalui referendum (jajak pendapat) oleh kekuatan mana pun.
Penegasan SBY disampaikan menanggapi pertanyaan pamen siswa dari angkatan dalam pengarahan bertajuk "Perkembangan Geopolitik di Asia Afrika Abad 21 dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia" di Secapa AD Bandung, Jumat (29/6).
"Kita serius memajukan Papua, tapi tidak ada dialog menyangkut keutuhan wilayah seperti referendum atau keinginan meluruskan sejarah," tandasnya di hadapan 1.000 pamen siswa TNI, angkatan, Polri, dan siswa negara sahabat.
Menurut SBY, status kedua provinsi itu sudah jelas menjadi bagian sah NKRI. Dengan kondisi tersebut, pemerintah wajib menjaga wilayahnya termasuk dalam upaya penegakan hukum dan keamanan wilayah. Langkah ini tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran terhadap kebebasan dan HAM.
"Upaya tersebut mempunyai legalitas, ada penugasan menjaga keamanan lokal di antaranya memproteksi penduduk dan menegakan hukum, ini sah menjalankan tugas negara," katanya.
SBY juga menjelaskan langkah pengamanan itu didasari pula oleh rambu-rambu yang jelas. Panglima TNI dan Kapolri sudah diperintahkan agar dalam pelaksanaan tugas tersebut, anak buahnya berlaku sesuai koridor.
"Jangan melebihi kepatutan melampaui hukum dan HAM, itu pasti mendapatkan sanksi," jelasnya, sambil menegaskan pendekatan keamanan terhadap Papua dan Papua Barat sudah ditinggalkan dan digantikan pendekatan kesejahteraan.  ( Setiady Dwi / CN34 / JBSM )


Sumber:  suaramerdeka.com

Megawati Merasa Kasus Emir Moeis Sarat Politisasi

Megawati (Pandu Murti/ detikcom)

Jakarta (Sinar Papua)- Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri, mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap kadernya, Emir Moeis, atas kasus PLTU Tarahan Lampung. Mega mengatakan, ada sikap yang tidak adil dalam penyelesaian kasus Emir Moeis.

"Saya sudah memberikan suatu sikap, bahwa yang saya lihat ada satu hal yang sangat tidak adil dalam prosesnya," ujar Megawati di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (27/7/2012) malam.

Mega mempertanyakan proses pencekalan dan tersangka Emir yang terkesan terlalu dini. "Mengapa Pak Emir tiba-tiba menjadi dicekal, dan tiba-tiba sudah menjadi tersangka?" katanya.

Mega pun mengaku begitu mendapat kabar kadernya itu dijadikan tersangka, dia langsung memanggil Emir.

"Saya kemarin waktu berada di Bali sangat terperangah sekali. Apa sebetulnya persoalannya? Saya sampai panggil Pak Emir segera," katanya.

"Sebetulnya kamu punya masalah apa? Pak emir bilang, saya tidak tahu, bu. Yang tahu salah atau tidak itu kamu, kata saya. Kalau hukum dipermainkan seperti ini, tebang pilih hukum akan tetap berjalan," imbuhnya.

Jadi Anda merasa kasus ini dipolitisasi?

"Ya, sangat politis," jawabnya.


Ray - detikNews

Sumber:  detikNews