Indonesia bantah batasi akses media ke Papua

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah berjanji akan secara pribadi mereview semua kasus-kasus jurnalis yang dilarang masuk ke Papua.

Menlu Marty Natalegawa mengatakan, terdapat kekhawatiran keamanan di Papua.
(Credit: AFP)

Marty Natalegawa mengatakan kepada sekelompok jurnalis asing bahwa 35 reporter sudah dijinkan masuk ke Papua dalam setahun terakhir, tapi dipahami, sebagian besar, atau bahkan mungkin semua, adalah jurnalis travel.

TUjuh ditolak, dan program 7:30 ABC mengirim reporter ke Papua tanpa ijin.

Natalegawa mengatakan, seharusnya ada akses terbuka untuk melaporkan dari daerah itu, tapi terdapat kekhawatiran keamanan.

Ia telah meminta kepada departemennya agar memberitahunya jika ada jurnalis yang dilarang masuk ke Papua.

Sumber:  Berbagai Sumber

Kapolda Papua minta Jangan Mengotori Makna Natal

Irjen Pol. Tito Karnavian (FOTO ANTARA/Willy)

Mulia (Sinar Papua) - Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian meminta seluruh kelompok kriminal bersenjata yang senantiasa menganggu masyarakat dan aparat keamanan, agar tidak mengotori Natal yang sebentar lagi dirayakan umat Kristiani di seluruh dunia.

"Makna Natal jangan dikotori," tegas Kapolda Papua kepada Sinar Papua di Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya, Minggu.

Dikatakannya, aparat keamanan saat ini lebih mengedepankan tindakan persuasif sehingga anggota yang saat ini ditugaskan di kawasan Kabupaten Lanny Jaya hanya melakukan patroli guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kapolda sangat mengharapkan apa yang dilakukan anggotanya dipahami dan dimengerti oleh kelompok tersebut sehingga mereka tidak lagi menganggu baik itu masyarakat maupun aparat keamanan.

Akan tetapi, tegas Irjen Pol Tito Karnavian, bila kelompok bersenjata yang posisi persembunyiannya sudah diketahui tetap menganggu maka Polri yang didukung TNI tidak akan segan-segan bertindak tegas.

Irjen Pol Tito Karnavian mengaku, pihaknya belum dapat memastikan sampai kapan aparat keamanan yang saat ini masih terus berjaga jaga baik di Tiom maupun Pirime, Kabupaten Lanny Jaya.

"Kami akan terus berjaga jaga sampai masyarakat kembali merasakan keamanan hingga dapat melakukan aktifitas tanpa merasa ketakutan," kata Kapolda Papua.

Diakui, saat ini aktifitas masyarakat di Tiom, ibukota Kab.Lanny Jaya berangsur angsur mulai kembali normal, dimana terlihat pasar yang sudah kembali berjalan.

Begitu pula jalur transportasi darat yang menghubungkan Tiom-Wamena sudah kembali dilalui masyarakat, jelas Kapolda Irjen Pol Tito Karnavian.

Jalur Tiom-Wamena dapat ditempuh selama tiga jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat.
(Snrp/you)

Warga Ukraina Ditahan di HUT OPM, Djoko Suyanto: Ada Keterlibatan Asing

Jakarta - Polres Manokwari menahan seseorang bernama Artem Shapirenko (36) seorang warga negara Ukraina saat mengikuti peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sabtu (1/12) kemarin. Menko Polhukam Djoko Suyanto menilai ada keterlibatan asing di Papua.

"Pasti ada, di luar-luar itu kan juga suara-suara seperti itu selalu digaungkan. Di Inggris kemarin juga ada, di Amerika masih ada. Tapi apakah itu lalu merepresentasikan seluruh dunia. Ya kan? bagaimana kita membangun Papua, kita percepat, kita perluas. Policy, lima kebijakan dasar presiden untuk Papua itu yang menjawab itu," ujar Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Djoko tidak membantah jika keberadaan Artem Shapirenko mengindikasikan
ada organisasi asing terlibat dalam OPM.

"Adalah, organisasi-organisasi yang selalu bersuara di luar negeri ada. Kita meresponsnya membangun Papua dengan lebih baik," jelasnya.

Djoko juga membenarkan soal klaim Tentara Pembebasan Nasional OPM ada kontak senjata dengan aparat hari ini. "Saya denger begitu. Ya dicari. Tangkap lagi. Itu pendekatannya. Harus begitu. Tugas polisi menangkap," paparnya.

"Geografi papua itu susah, banyak hutan. Mereka memiliki inisiatif,
dia sembunyi, nunggu lengahnya, itu taktik mereka bekerja," lanjutnya.


Sumber:  detik.com

Kepala Suku Papua sambangi Jakarta

Ilustrasi Google

JAKARTA - Rombongan Kepala Suku dan Tokoh Agama Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua ini berada di Jakarta selama empat hari yang diisi dengan kunjungan ke Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI serta beberapa objek bersejarah di Jakarta dan Bogor.

Jumat, rombongan 22 perwakilan dari Provinsi Papua menemui Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dipimpin oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pendeta Esmon.

Pertemuan adalah bagian dari upaya menyosialisasikan pendidikan bela negara bagi generasi muda Papua yang menjadi salah satu program Kemhan.

"Pendidikan bela negara untuk generasi muda diharapkan dapat menjadi salah satu cara dalam penjagaan kedaulatan negara karena sistem pertahanan yang dianut adalah sistem pertahanan rakyat semesta," kata Menhan.

Menhan menjelaskan bahwa saat ini pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan kesejahteraan dan lebih demokratis. Disadari bahwa dibutuhkan waktu dan stabilitas keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan seperti yang diharapkan oleh semua warga negara, khususnya di Papua.

Delegasi dari Papua tersebut menginginkan adanya komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat.

Perwakilan dari Papua tersebut juga meminta agar sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya ditingkatkan.


Sumber:  waspada.co.id

Anak-anak di Lanny Jaya Takut ke Sekolah

Sekolah di Puncak Jay

Sinar Papua, Jakarta: Baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok tak dikenal di Gedung DPRD Lanny Jaya, Papua, Senin (3/12), melumpuhkan aktivitas warga. Distribusi kebutuhan pokok tak beroperasi dan anak-anak ketakutan pergi ke sekolah.

"Jalur distribusi bahan pokok masyarakat dari arah wamena menuju Tiom, lumpuh. Anak-anak sekolah tidak berani bersekolah," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua AKBP Gede Sumerta melalui pesan singkat, Senin (3/12).

Selain itu, kata Sumerta, pembangunan Gedung DPRD menjadi terhambat. Seorang pekerja bangunan, Ferdi Turualo, tewas tertembak dalam kejadian itu.

Sumerta menduga, kelompok penyerang Gedung DPRD Lanny Jaya sama dengan gerombolan yang menyerang dan menewaskan tiga polisi di Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, beberapa waktu silam.

Sumerta menjelaskan, kejadian bermula saat terdengar suara letusan senjata sekitar 500 meter dari Gedung DPRD Lanny Jaya, pukul 08.15 WIT.  Satuan Brimob dan TNI yang berjaga langsung mengejar ke arah suara tersebut.

Saat pengejaran, kata Sumerta, petugas menemukan sesosok tubuh tergeletak tak bernyawa. Belakangan ia diketahui sebagai Ferdi, pekerja bangunan.

Melihat situasi demikian, tim gabungan balas menembak ke arah suara letusan. Jumlah mereka yang banyak membuat kelompok bersenjata akhirnya melarikan diri ke arah lembah. Tak seorang pun dari mereka yang tertangkap.(Snrp/you)


Sumber: Metrotvnews.com

Polda Papua Pastikan Penyerang Polsek Pirime bukan Separatis

Paulus Waterpaw

Metrotvnews.com, Jayapura: Kepolisian Daerah Papua telah mengidentifikasi kelompok tak dikenal yang menyerang, membakar, dan membunuh anggota Polsek Pirime di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, pada Selasa (27/11) lalu.

"Kami terus upayakan pengejaran kelompok sudah teridentifikasi sebagai kelompok bersenjata pimpinan RM. Mereka ini memang sangat kejam dalam aksinya," kata Wakapolda Papua Brigadir Jenderal Polisi Paulus Waterpaw usai memimpin upacara penguburan Bripka Jefry Rumkorem di Jayapura, Papua, Kamis (29/11).

Menurut Waterpauw, kelompok pimpinan RM ini belum bisa dikategorikan sebagai separatis, sebab apa yang dilakukan selalu untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Dikemukakannya, kelompok yang sering beroperasi dari Puncak Jaya dan sekitarnya itu keras dalam aksinya, biasanya dilakukan jika ada tujuan mereka yang tak tercapai.

"Yang saya prihatin adalah mereka begitu kejam. Mereka berada di wilayah itu sebagai kelompok ketiga yang bermain untuk kepentingan pribadi," terang Waterpauw.

Menyinggung kekuatan kelompok pimpinan RM itu, Waterpauw menyebut mereka berjumlah tak lebih dari 40 orang dengan 10 senjata api yang merupakan rampasan pada beberapa tahun belakangan.

"Mereka begitu kejam. Bayangkan almarhum Bripka Jefry ini sedang menaikkan bendera saat ditembak. Karena untuk kepentingan sendiri ketika tak tercapai, selalu kejam. Saya sangat prihatin dengan ini. Sangat biadab, serang, bunuh, dan bakar kapolsek berikut anggota," tuturnya.(MI/TII)

Sumber:  metrotvnews.com

Mabes Kirim Tim Ke Papua

Tim Khusus TNI, POLRI Bekerja sama dengan BRIMOB

JAKARTA---Mabes Polri sangat terpukul dengan peristiwa penyerangan di Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya , Papua. Polri menyebut aksi itu dilakukan oleh faksi dalam organisasi Papua Merdeka.

"Memang ini katagorinya massa yang liar, namun dari analisa sementara itu bagian dari gerombolan OPM," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri kemarin (27/11).

Mabes mempertimbangkan mengirimkan tim khusus dari Brimob ke Papua. "Masih dianalisa apakah perlu kita tambah dari Mako Kelapa Dua atau Polda Papua sudah cukup," kata mantan Kapoltabes Padang, Sumatera Barat itu.

Polri mempunyai pasukan yang disebut BAG atau Brimob Anti Gerilya. Pasukan ini adalah anggota Brimob yang berkualifikasi khusus dan mendapatkan pelatihan spesial. "Kelompok penyerang lari ke hutan-hutan. Pengejarannya terkendala medan dan cuaca," katanya.

Karena serangan ityu, seluruh Polsek ditambah kekuatannya. "Saat kejadian memang minim sekali anggota. Kelompok seperti ini memang menyasar pos pos kecil," kata Boy.     

Tiga polisi tewas dalam serangan yang dilakukan oleh gerombolan tidak dikenal di Markas Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Papua, Selasa 27 November 2012. Ketiga polisi itu ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan, kondisi Kapolsek ditemukan terbakar dan kondisi tangan terpotong-potong.  

Serangan itu dilakukan oleh sekitar 50 orang. Aksi serbuan itu diduga berlangsung saat para polisi melakukan upacara bendera.Polsek Pirime ini hanya memiliki delapan anggota polisi. Pada saat penyerangan itu, hanya ada empat polisi yang berjaga, termasuk Kapolsek Pirime, Ipda Rolfi Takubesi,48, yang ikut tewas.

Sementara itu, empat polisi lainnya tidak berada di kantor. Satu polisi sedang dinas luar, satu cuti, dan dua lagi sedang tidak bertugas. Beruntung, dalam serangan itu ada satu polisi yang berhasil selamat.Diduga, motif penyerangan ini adalah merampas senjata aparat.    

"Mereka butuh logistik, termasuk senjata. Serangan itu untuk merampas," kata Boy Rafli. Dia menyebut Kapolri Jenderal Timur Pradopo telah menelpon langsung Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian untuk meminta laporan detail.

"Pengungkapan dan pengejaran akan dilakukan sembari memperkuat pos-pos lain, terutama yang terpencil," katanya.(rdl)

Sumber:  jpnn.com

Goliat Tabuni Klaim Tak Bertanggung Jawab

Atas  Tertembak Matinya  3  Anggota Polisi di Lanny Jaya

Salah satu jenazah polisi korban penemabakan di Polsek Pirime Kabupaten Lanny Jaya saat dievakuasi lewat Jayapura selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya.

JAYAPURA - Panglima OPM, Goliat Tabuni  yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya mengklaim, sama sekali tidak bertanggung jawab atas penyerangan markas Polsek Pirime Kabupaten Lany Jaya, yang terjadi Selasa 27 November kemarin.  “Penyerangan di Pirime bukan tanggung jawab kami, itu wilayah Lany Jaya bukan Puncak Jaya. Ada kelompok lain yang beroperasi disana,”ujar Goliat Tabuni saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu 28 November. 

Lagi pula, lanjutnya, pihaknya yang bermarkas di Puncak Jaya, saat ini sedang menggelar Konfrensi Tingkat Tinggi, dan sebelumnya sudah meminta semua pihak terutama aparat untuk tidak ada aksi serang menyerang. “Kami lagi KTT selama 4 hari 26-30 November, dan minta aparat atau siapaun untuk tidak saling ganggu,”paparnya.

Ditanya, kemungkinan pelaku adalah bekas anggotanya yang pindah ke wilayah Lany Jaya, Goliat Tabuni kembali membantah bahwa mereka mantan personilnya. “Mereka bukan bekas anggota kami, dan bukan dibawah komando kami,”singkatnya.

Goliat Tabuni membeberkan, bahwa pelaku penyerangan adalah anggotanya Matias Wenda Panglima OPM  yang selama ini bermarkas di Viktoria Perbatasa RI-PNG. “Mereka itu anak buahnya Matias Wenda yang beroperasi di Lany Jaya,”ung kapnya.

Kelompok yang selama ini bergerilya di Lany Jaya adalah Enggen Wanimbo, Torang Wenda, Rambo Wenda, Yona Wenda, Bakar Wenda, Opinus Wenda dan Eli Wakur. “Mereka itu sudah, yang ada di Lany Jaya,”paparnya.  Diakhir pembicaraan Goliat Tabuni kembali menegaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas penyerangan Polsek Pirime. “Saya kasih tau sekali lagi, kami tidak bertanggung jawab atas kejadian itu,”tandasnya.

Aksi penyerangan, penembakan dan pembakaran Polsek Pirime Lany Jaya, menewaskan tiga anggota Polisi yakni Ipda Rolfi Takubesi serta 2 anggotanya Brigadir Jefri Rumkorem dan Brigadir Daniel Makuker. Di kelompok penyerang 2 orang tewas. Pelaku yang diperkirakan sekitar 50 orang itu, juga berhasil merampas tiga pucuk senjata api milik Polisi. Selain menembak 3 polisi para pelaku juga memotong dan membakarnya. Saat ini Polisi bekerja sama dengan TNI masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Hal senada diungkapkan  Kepala Staf Umum TPN-OPM, Teryanus Satto saat dihubungi Bintang Papua, Rabu (28/11) kemarin. “Kami tidak tahu soal penyerangan Polsek Pirime, kemungkinan besar itu dilakukan oleh kelompok yang Kontra dengan kami, karena saat ini kami semua sedang sibuk mempersiapkan pelantikan Panglima Tinggi, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum hasil KTT Biak bulan Mei lalu,” jelasnya saat dihubungi BIntang Papua, Rabu (28/11), kemarin..

Teryanus juga memastikan bahwa kelompok tersebut tidak berada di bawah garis komando mereka,”Jelas mereka bukan dibawah garis komando kami, karena sekarang ini kami punya agenda lain, semua agenda sudah tersusun rapih dan kami fokus untuk itu, jadi kami tidak tahu soal itu (penyerangan Polsek,red), setelah pelantikan pun kami fokus pembenahan internal dan konsolidasi,” tambahnya.

Adapun agenda yang akan dilaksanakan oleh TPN-OPM menurut Teryanus adalah, pada tanggal 30 November 2012 akan dilakukan pelantikan Panglima Tinggi, Wakil Panglima, dan Kepala Staf Umum, Diantaranya, Panglima Tinggi TPN-OPM, Gen. Goliath Tabuni, Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom, Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Teryanus Satto.

“Ini adalah amanat Konferensi Tingkat Tinggi yang kami laksanakan di Markas TPN Perwomi Biak pada tanggal 1 sampai 5 Mei 2012 lalu, sebelumnya kami sudah lakukan Pra KTT pada 15 Maret di Maribu Sentani, dan tanggal 30 November akan dilaksanakan pelantikan Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (the West Papua National Liberation Army), dengan begitu  maka TPN-OPM telah melakukan tahapan kerja dengan konsolidasi maksimal,” tandasnya.

Setelah itu, direncanakan Rapat Koordinasi Pimpinan TPN-OPM, yang sekiranya akan dilaksanakan setelah acara pelantikan Panglima Tinggi TPN-OPM.”Ini menunjukkan bahwa TPN-OPM sekarang tidak sama dengan TPN-OPM sebelumnya,”Kami telah mereformasi diri melalui KTT dan mengatur kubu sayap militer OPM, kami lakukan restrukturisasi TPN dan Reorganisasi OPM, saat ini membenahi diri dengan sturuktur standar militer dunia,” terang Mayjen. Teryanus Satto yang memiliki NRP. 7312.00.00.003 itu.

Tidak lupa Teryanus juga mengingatkan rekan-rekan media untuk lebih teliti dalam menyaring informasi,”Ada beberapa wawancara atas nama Gen. Goliath Tabuni, tetapi setelah kami cek rekaman suaranya ternyata yang bicara adalah Anton Tabuni, ini sudah sering kita alami, Gen. Goliath Tabuni tidak sembarang lakukan wawancara, hari ini (kemarin,red) beliau hanya wawancara dengan media Australia, dalam beberapa hari ini direncanakan dengan beberapa media lokal seperti Bintang Papua, Kompas, Media Indonesia dan Tempo,” pungkasnya.

Isak Tangis Keluarga Sambut Jenazah Polisi Tewas di Tembak di Polsek
Isak tangis histeris keluarga sambut kedatangan jenazah Briptu Daniel Makuker anggota Polsek Pirime Kabupaten Lany Jaya Papua, di Bandara Frans Kaisepo Biak, Rabu 28 November.

Dari pantauan langsung, pihak keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di hanggar bandara dengan ambulance yang mengangkutnya dari pesawat Merpati.

Peti jenazah Brigpol Daniel Makuker kemudian dipindahkan ke kereta jenazah yang akan mengusungnya kekediaman keluarga di Biak Utara.

Kepala Bagian Operasi Polres Biak Kompol Muhamada Fahmi yang meyambut kedatangan jenazah mengatakan, belum bisa memastikan tempat pemakaman korban. “Kalau secara institusi, Polri akan memakamkannya di Taman Makam Pahlawan, tapi itu masih akan  dikoordinasikan dengan pihak keluarga.
Jenazah Briptu Daniel Makuker dan Kapolsek Pirime Ipda Rolfi Takubesi serta Brigadir Jefri Rumkorem dievakuasi dari Wamena dengan pesawat Trigana Air menuju Bandara Sentani. Selanjutnya, Jenazah Daniel Makuker dan Ipda Rolfi Takubesi diterbangkan ke Biak dan Kupang dengan pesawat Merpati. Sedangkan jenazah Jefri Rumkorem di serahkan kepada pihak keluarga di Jayapura.

Dari data lapangan, Kapolda Papua Irjen Pol Tito Carnavian saat ini sudah berada di lokasi kejadian tepatnya di Polsek Pirime yang hangus terbakar. Salah satu anggota Polsek Pirime yang selamat dari aksi penyerangan dan penembakan itu, dan menjadi saksi tunggal, saat ini dikabarkan strees berat.

Informasinya, Kantor Distrik Pirime serta sejumlah Honai (rumah khas penduduk Pegunungan Papua) juga dikabarkan dibakar. Belum bisa dipastikan pelaku pembakaran.
 
Juru Bicara Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi mengenai hal itu, belum bisa memastikannya. “Saya masih koordinasi dengan anggota disana terkait itu, nanti aja ya,”singkatnya.
Aksi penyerangan penembakan dan pembakaran Polsek Pirime Lani Jaya terjadi, Selasa 27 November sekitar pukul 06.00 WIT. 3 Polisi termasuk Kapolsek tewas. 2 dari sekitar 50 orang pelaku penyerangan juga tewas. Belum diketahui secara pasti motif penyerangan dan siapa pelakunya. Ada dugaan kelompok OPM. Tapi OPM wilayah Pegunungan yang dipimpin Goliat Tabuni membantah keras pihaknya terlibat dalam aksi itu. (jir/bom/don/l03)

 http://bintangpapua.com/headline/29152-goliat-tabuni-klaim-tak-bertanggung-jawab

RM Pimpin Kelompok Penyerang Polsek Pirime Papua

Ilustrasi polisi bersiaga di Timika, Papua (sumber: EPA

Kelompok pimpinan RM ini belum bisa dikategorikan sebagai gerakan separatis di Papua.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengaku berhasil mengidentifikasi kelompok yang melakukan penyerangan, pembunuhan, dan pembakaran markas Polsek Pirime kabupaten Lanny Jaya yang menewaskan tiga orang anggota polisi pada Selasa (27/11). Kelompok ini dipimpin seseorang berinisial RM

"Kita terus upayakan pengejaran. Kelompoknya sudah teridentifikasi sebagai kelompok bersenjata pimpinan RM. Mereka ini memang sangat kejam dalam aksinya," kata Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Papua Brigjen Paulus Waterpauw, usai memimpin upacara pemakaman Bripka Jefry Rumkorem di Taman Makam Pahlawan Kesuma Trikora, Waenan Jayapura, Kamis (29/11).

Menurut Wakapolda, kelompok pimpinan RM ini belum bisa dikategorikan sebagai separatis, karena apa yang dilakukan selalu untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Dijelaskan Paulus, kelompok yang sering beroperasi di Puncak Jaya dan sekitarnya itu keras dalam aksinya, biasanya dilakukan jika ada  tujuan mereka yang tidak tercapai. RM, lanjut dia, selama ini cukup keras dalam melakukan aksi untuk kepentingannya sendiri.

"Yang saya prihatin adalah mereka begitu kejam. Mereka ini dari keberadaan di wilayah itu adalah sebagai kelompok ketiga yang bermain  untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Menyinggung kekuatan kelompok pimpinan RM itu, Waterpauw menyatakan tidak lebih dari 40 orang, dengan sekitar 10 senjata yang ada di tangan mereka, dan sebagian besar adalah senjata hasil rampasan pada beberapa tahun belakangan.

Menyinggung kondisi terakhir di Lanny Jaya, Wakapolda mengemukakan saat ini kondisinya relatif kondusif. "Memang benar kemarin sempat terjadi kontak tembak dengan rombongan  Kapolda Papua di sana. Namun, saat ini relatif kondusif dan pak Kapolda  juga akan kembali ke Jayapura hari ini," tandas dia.


Sumber: beritasatu.com 

Dari HUT KNPB ke-4

Doa Bersama Dihelat untuk Mendukung Peninjauan Kembali Pepera

MERUKE – Sebagai bentuk syukur atas peringatan  HUT Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ke-4, jajaran KNPB Wilayah Merauke menggelar doa bersama di Sekretariat KNPB Merauke, Senin (19/11) kemarin. Doa bersama tersebut juga dihelat  untuk mendukung peninjauan kembali  Penentuan Penderitaan Rakyat (Pepera) pada tahun 1965 oleh Parliamentarians for West Papua di Inggris.

Ketua PRD Wilayah Merauke Pangkrasia Yeem, mengatakan KNPB ditelurkan sebagai media nasional dan lembaga politik bangsa Papua Barat. Dan hingga diusianya yang ke empat ini,  KNPB telah melakukan berbagai kegiatan politik berupa agenda-agenda rakyat bangsa Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Aspirasi itu  ditempuh secara diplomatis dan dilakukan secara damai, tidak brutal dan anarkis, dan bermartabat.

“Sebagai panitia persiapan kemerdekaan rakyat bangsa Papua Barat dan lembaga politik kami membawa aspirasi politik rakyat bangsa Papua menuju proses hukum, dari tingkat nasional sampai pada tingkat internasional. Kami meminta penentuan nasib sendiri dapat dijalankan melalui referendum, itu saja,” kata Mama Pangki usai menghadiri perayaan HUT ke 4 KNPB, kemarin.

Menurut Mama Pangki, status politik tanah Papua Barat perlu diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum internasional sehingga menuju referendum yang jujur, adil dan bermartabat.

Lantas sebagai penyalur aspirasi, KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Merauke melalui IPWP dan PNWP meminta kepada Mahkamah Internasional agar melakukan penentuan nasib sendiri  atas status politik tanah Papua yang mana dilakukan melalui referendum.

“Itu adalah aspirasi rakyat bangsa Papua Barat, yang kami kerjakan dalam berbagai kegiatan mendukung peninjauan kembali Pepera. Ini akan kami aspirasikan lewat jalur diplomatik sampai pada proses penentuan nasib sendiri.  Kami juga bekerja untuk menindaklanjuti perjuangan yang ditempuh oleh IPWP dan PNWP di kencah internasional,” tegasnya.

Masih dikatakan dia, perjuangan status politik tanah Papua Barat tetap dilakukan secara diplomatik  melalui  proses demokrasi di Republik Indonesia yang dilindungi oleh UUD 1945. Sambungya lagi, proses diplomatik tersebut dimana  IPWP dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mendesak Mahkamah Internasional untuk melihat dan meninjau kembali  perjanjian New York tanggal 6 Agustus 1962 tentang Pepera.

“Ada pelanggaran HAM dalam perjanjian itu, kami mendorong lewat doa, demo untuk mendukung pertemun-pertemuan di luar negeri untuk menyelesaikan kasus itu. Kami masih memiliki hak politik dalam menentukan nasib sendiri, hak berdemokrasi dan hak berpolitik yang dijamin oleh UUD 1945. KNPB dan parlemen tetap berjuang lewat jalur hukum internasional,  kami orang Papua adalah suatu bangsa, maka kami punya hak untuk merdeka dan berdaulat,” tandasnya. (lea/achi/lo1)

Sumber:  bintangpapua.com

Presiden: Belum lulus ujian jika tidak bisa hidup dengan perbedaan agama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa dalam demokrasi multibudaya semua pihak harus menerima segala perbedaan, belum lulus ujian jika kita tidak bisa hidup dengan masyarakat berbeda agama.

“Dalam demokrasi multibudaya semua pihak harus menerima segala perbedaan, termasuk perbedaan yang berasal dari identitas awal. Belum lulus ujian kita jika hidup dengan masyarakat yang berbeda agamanya,” kata Presiden SBY dalam pidatonya pada puncak acara The 4th World Peace Forum (WPF) di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/11).

WPF berlangsung dari 23-25 November, yang diadakan PP Muhammadiyah dihadiri 200 peserta dari dalam dan luar negeri termasuk 50 tokoh dunia dari Amerika Serikat, Australia, Maroko.
Kemajemukan budaya dicirikan oleh beragam identitas agama, suku, kedaerahan, etnis, dan lain-lain. “Di satu sisi, kemajemukan adalah rahmat dan kekayaan bagi suatu bangsa yang majemuk, namun jika tidak dikelola dengan baik dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat, tentu bisa menjadi sumber konflik dan benturan,” kata Presiden SBY.

“Indonesia sebagai bangsa yang majemuk harus menjawab tantangan demokrasi itu sendiri. Indonesia bisa membicarakan prinsip-prinsip dasar yang boleh dianut agar kehidupan demokrasi semakin damai,” lanjutnya.
Tantangan khusus dalam demokrasi multikultural, lanjut presiden, adalah perbedaan yang timbul bukan karena ideologi, kepentingan, dan platform politik, tetapi juga benturan yang berangkat dari identitas. Indonesia menghadapi tiga tantangan untuk diselesaikan.

Pertama, demokrasi yang masih dalam tahap pematangan. Kedua, keberagaman identitas, sehingga demokrasi kita semakin kompleks. Ketiga, proses politik ini menjadi panjang dan kompleks.
“Tidak bisa kita mengimpor demokrasi dari negara manapun dan serta merta diterapkan dalam kehidupan negeri kita. Dalam demokrasi memang ada nilai-nilai universal, tetapi selalu ada nilai-nilai lokal, seperti nilai agama, budaya, dan kekhasan lainnya,” kata presiden.

Pandangan dan aspirasi dari suara terbanyak memang harus diterima, namun “kita tidak boleh mengabaikan suara dari kaum minoritas dari idenditas kaum yang berbeda. Setiap pihak harus membangun budaya untuk menyelesaikan segala pertentangan secara damai dan menghindari cara-cara yang uncivilized, seperti cara kekerasan,” tegasnya.

“Untuk kepentingan bangsa, marilah kita berpikir untuk kepentingan bersama di atas kepentingan identitas kelompok manapun,” tegasnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada media massa sebelumnya mengatakan bahwa acara yang berlangsung 23-25 November itu bertujuan untuk mengembangkan dialog terbuka tentang masalah identitas multikulturalisme dan demokrasi yang melibatkan cendikiawan, media, politisi, dan sebagainya.

Din Syamsuddin juga mengatakan bahwa WPF bukan lembaga dialog agama karena acara WPF nantinya tidak hanya dihadiri oleh tokoh agama. WPF diselenggarakan oleh Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Cheng Ho Multi Culture Trust and Centre For Dialog and Corporation among Civilitation (CDCC).


Sumber:  indonesia.ucanews.com

Tentara Pembebasan West Papua Minta TNI/POLRI Tidak Ganggu KTT TPN/OPM

Jayapura - Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan menggelar pesta Demokrasi Papua Barat, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), 26-30 November di Tingginambut Puncak Jaya Papua. Untuk itu, OPM meminta aparat keamanan Indonesia menghentikan segala aksi kekerasan atau baku tembak selama acara berlangsung.

Panglima OPM Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya menegaskan, selama Konferensi Tingkat Tinggi TPN OPM, pihaknya meminta aparat keamanan Indonesia tidak menggangu jalannya acara.

“Aparat tidak boleh datang kesini (Tingginambut), tidak boleh ganggu acara sampai selesai,”

ujar Goliat Tabuni melalui telepon selulernya, Senin 19 November.

Lanjut Goliat Tabuni, Konfrensi Tingkat Tinggi TPN-OPM yang akan diselenggerakan, juga sekaligus akan mengukuhkan dirinya sebagai Panglima  Tertinggi OPM.

“Selain bicara tentang perjuangan OPM, juga akan kukuhkan saya sebagai Panglima Tertinggi OPM,”

ucapnya.

Menurut Goliat, agar acara KTT terselenggara dengan aman dan lancar, pihaknya sudah menyurati Kapolres Puncak Jaya dan Wakapolda Papua, guna meminta  izin .

“Saya sudah kirim surat resmi ke Kapolda Puncak Jaya dan Kapolda Provinsi, sebagai tanda pemberitahuan, yang intinya KTT TPN/OPM tidak diganggu,”

paparnya. Kata Goliat Tabuni, dalam KTT TPN-OPM yang akan berlangsung selama 4 hari itu, pihaknya akan mengundang semua OPM maupun simpatisan yang ada di Tanah Papua.

“Undangan sudah kami kirim ke seluruh OPM dari Sorong sampai Merauke,”

ujarnya.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan sudah menerima surat pemberitahuan rencana pelaksanaan acara KTT TPN-OPM di Tingginambut.

“Saya terima surat pemberitahuannya tadi melalui kurirnya Goliat Tabuni,”

kata Kapolres.

Dalam surat pemberitahuan itu, kata Kapolres, yang bertindak sebagai Ketua Pelaksanaan KTT TPN-OPM adalah Dinus Rambo Wakerkwa,  Wakil Ketus Mekaka Murib Telenggen, sekjen Anton Tabuni dan wakil Sekjen Gerimus Germanus Kogoya.
Intinya, kata Kapolres, mereka meminta agar jangan diganggu selama acara KTT berlangsung.

“Mereka minta aparat tidak menggangu jalannya acara hingga selesai,”

tukasnya.

Surat pemberitahuan pelaksanaan KTT juga ditembuskan kepada Presiden Papua Barat dan Pemerintahan Papua Barat.

Ditanya langkah Kepolisian menyikapi acara tersebut, Kapolres enggan mengomentarinya lebih jauh.

“Yang penting tidak mengganggu aktivitas masyarakat,”

Sumber: papuapost.com 

98% Tenaga Pendidik PAUD Di Papua Barat Berijasah SMA

Manokwari, InfoPublik - Anak usia dini di Papua Barat masih banyak yang belum terlayani, namun jika sudah terlayani maka harus diberikan perhatian terutama kualitas pelayanan yang diberikan tenaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok Papua Barat.

"Data terakhir bahwa hampir 98 sampai 99 persen tenaga pendidik PAUD yang ada di Papua Barat hanya bermodalkan ijasah SMA, padahal standar pendidikan minimal D4 atau SI untuk layanan anak usia dini," kata Kabid PNFI Dinas Pendidikan Papua Barat, Selasa (27-11).

Menurutnya, hal ini merupakan suatu permasalahan yang cukup serius yang hendaknya diperhatikan, seperti mengintervensi permasalahan yang ada di Papua Barat.

"Kalau berijasah SMA tentu saja terkendala dalam proses pembelajaran apalagi pelayanan untuk anak usia dini adalah suatu proses dimana anak belajar sambil bermain dan sebaliknya," katanya.

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu konsep, gagasan dan pikiran yang bagus untuk meningkatkan metodelogi pembelajaran anak usia dini bagi seorang tenaga pendidik.

Oleh karena itu, untuk memecahkan permasalahan tenaga pendidik (tendik) maka pada tahun 2013 akan dilakukan kegiatan peningkatan mutu. bagi tendik PAUD dengan dana sebesar Rp1,5 miliar. Sejumlah program yang telah disiapkan antara lain pendidikan, pelatihan, kursus dan magang.

 "Dengan adanya kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidik maka informasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan tersebut dapat disebarluasakan terutama kualitas pembelajaran," ujamya.

 Di Papua Barat saat ini terdapat 500 PAUD non formal dan formal namun banyak yang belum terlayani. Idealnya, menurut program nasional di setiap desa atau kampung minimal ada 1 PAUD. Namun di Papua Barat bahkan sampai 5 desa/kampung pun belum tentu ada PAUD karena sebaran clan konsentrasi penduduk yang tidak merata.

Dia mengakui bahwa di Papua Barat tingkat kesadaran masyarakat dalam partisipasi untuk menyekolahkannya anaknya di PAUD masih minim, terutama PAUD non formal yang nota bene tumbuh di masyarakat. Karena tumbuh kembang anak dipengaruhi juga oleh hal tersebut.

 "Untuk proses tumbuhkembang anak di usia dini jangan hanya proses belajar mengajar dari tenaga pendidik atau pemerintah,  tetapi juga dari masyarakat sehingga tumbuh kembang anak dapat sesuai dengan yang kita harapkan," ujamya.(sila/infokom/toeb)

Sumber: infopublik.kominfo.go.id 

Membangun Papua Sebagai Masa Depan Indonesia

Ilustrasi

Indra J Piliang (Dewan Penasehat The Indonesian Institute) pernah mengungkapkan bahwa dengan luas 3,5 kali Pulau Jawa dan penduduk (asli dan pendatang) yang hanya sekitar 2,5 Juta jiwa, Papua penuh dengan persoalan. Pembangunan infrastruktur berjalan perlahan mengingat biayanya besar. Selama otonomi khusus dijalankan, ada sekitar Rp 30 Trilyun dana yang dikerahkan, tetapi kurang mampu mengangkat harkat dan martabat warga Papua. Indeks Pembangunan Manusia Papua masih paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Padahal, kalau saja dana besar itu dibagi rata saja ke seluruh penduduk Papua, akan membawa kemakmuran dibandingkan dengan dana kecil di daerah-daerah lain.

Pemerintah Indonesia perlu diingatkan bahwa Papua adalah taruhan terakhir tentang bagaimana Indonesia membangun masa depan peradaban di bumi Nusantara. Tidak banyak lagi daerah eksotis di Indonesia yang merupakan bagian dari proses panjang perjalanan manusia. Ketika banyak daerah semakin pupus oleh berhala-berhala moderen, Papua menyediakan manusia-manusia yang telanjang dari sisi fisik, namun sekaligus alamiah dan manusiawi. Papua menyediakan ladang persemaian ilmu pengetahuan dalam jumlah banyak, dari pelbagai bidang ilmu. Ketika bumi Papua hancur, maka Indonesia akan kehilangan wilayah yang bisa jadi menyimpan jenis-jenis baru obat-obatan dari hutan-rimbanya ataupun temuan-temuan baru di bidang kehewanan.

Karena itu, Papua sedapat dan sebisa mungkin perlu dilihat sebagai masa depan Indonesia. Sebagai masa depan, seluruh upaya dan rencana menyangkut pembangunan Papua dilakukan secara hati-hati dan segaligus dengan visi yang jangka panjang. Jakarta tidak hanya perlu membentuk tim-tim khusus guna menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, melainkan wajib mengembangkan organisasi ilmu pengetahuan yang bersifat multi-disipliner. Saya kira, dana-dana otonomi khusus bisa digunakan sebagian kecil untuk pengembangan organisasi seperti ini, selain juga bisa mendapatkan dari sumber-sumber lain.

Selain berpijak dari peroalan utama yang di identifikasi terdahulu, rumusan strategi percepatan pembangunan papua juga bertolak dari realitas kehidupan etnisitas yang ada dan hidup ditanah papua,terutama karakteristik kebudayaan penduduka asli papua,baik keanekaragaman ekosistem, bahasa, kebudayaan kebendaan, pola kepemimpinan, kontak dengan dunia luar, maupun kepercayaan.
 

Secara sederhana aspek penting perlu dicermati secara tepat sehingga dapat diterjamahkan kedalam pelbagai kebijakan pembangunan adalah sebaran pemukiman masyarakat papua yang terbagi ke dalam 3 (tiga) zona ekologis,yakni :

a. Masyarakat yang berdiam dizona ekologis pantai,pesisir ,pulau-pulau kecil;

b. Masyarakat yang berdiam di zona ekologis dataran rendah dan kaki-kaki gunung;

c. Zona ekologis masyarakat pegunungan dan pedalaman.

Masing-masing masyarakat yang mendiami zona ekologis ini memiliki karakteristik yang bervariasi, baik struktur sosial, sistem kepemimpinan, kepemilikan tanah,sistem nilai dan orientasi hidup, sistem ekonomi juga aksesibilitas dan respon terhadap pembangunan.

Bahwa Papua bukan hanya memberi sumbangan positif bagi Indonesia perlu diakui. Papua adalah wilayah yang sangat besar jasanya bagi dunia, terutama dari alamnya yang memberikan keseimbangan bagi iklim dan ekosistem. Bayangkan kalau hutan-hutan di Papua binasa, akibat-akibat negatifnya akan langsung terasa bagi kelangsungan planet bumi dan perubahan iklim. Selayaknyalah pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari itu sedini mungkin, sebelum semuanya terlambat dan Indonesia menangis dalam waktu yang lama.

Sumber: sosbud.kompasiana.com 

ICMI: Amerika Membiarkan Israel Melakukan Kekejaman Terhadap Palestina

Ilustrasi: seorang anak Palestina menyelamatkan
sepeda dari reruntuhan rumahnya yang diserang
pesawat tempur Israel. (sumber: AFP)

Ribuan orang sipil telah meninggal di Palestina dan Amerika Anda diam saja.

Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengutuk keras serangan biadab tentara Israel ke Palestina yang menyebabkan empat orang tewas.

"ICMI mengutuk keras Israel dan para pendukungnya. Kami menuntut Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengambil sikap dan bergerak untuk menunjukkan hati nuraninya," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu.

Mantan Rektor UIN Bandung itu mengatakan, Amerika Serikat sebagai negara yang berada di belakang Israel telah memberlakukan standar ganda dalam menerapkan hak asasi manusia.

Di satu sisi, Amerika Serikat gembar-gembor sebagai negara pelopor hak asasi manusia, tetapi di sisi lain membiarkan kekejaman Israel terhadap penduduk Palestina.

"Ribuan orang sipil telah meninggal di Palestina, masak Anda diam saja. Tunjukkan bahwa Anda sebagai kampiun hak asasi manusia. Masak HAM kok tebang pilih," kata Nanat merujuk pada Amerika Serikat.

AFP melaporkan, empat orang Palestina tewas dalam serangan baru Israel di Jalur Gaza, Jumat (16/11).

"Tiga warga mati syahid dalam serangan di kamp Maghazi dan mayat mereka dibawa ke Rumah Sakit Syuhada al-Aqsa," kata Ashraf al-Qudra, dengan menambahkan bahwa seorang keempat tewas kemudian akibat serangan yang sama, lapor AFP.

Dia mengatakan serangan di Jalur Gaza saat itu ditujukan pada sebuah rumah dan dua dari mereka yang tewas adalah kakak-beradik. Tidak jelas apakah mereka warga sipil atau pejuang.

Dengan kematian keempat orang itu, jumlah korban tewas dalam kekerasan yang meletus sejak Rabu sore (14/11) menjadi 28 orang dan sedikitnya 270 orang cedera, kata beberapa pejabat Palestina.

Serangan itu berlangsung ketika gempuran-gempuran udara dilakukan di Kota Gaza, Khan Yunis pusat dan Rafah selatan.

Sejak Israel membunuh seorang pemimpin Hamas pada Rabu sore, roket-roket yang ditembakkan dari Gaza menewaskan tiga orang Israel dan mencederai 16 lain, kata polisi dan petugas medis.

Sumber:  beritasatu.com

Polda Papua Buru Kelompok Pencuri Senjata

Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian (sumber: Ist)

Kejadiang berlangsung tengah hari bolong sekitar pukul 12.00 WIT.

Polda Papua mengirimkan tim penyelidik untuk memeriksa kasus pencurian lima puncuk senjata api oleh sekelompok orang tidak dikenal yang masuk kantor Polsek Apalapsi Kabupaten Yalimo, Kamis (15/11).

Kejadiang berlangsung tengah hari bolong sekitar pukul 12.00 WIT.

“Pagi ini tim  Polda kesana, sebelumnya juga kemarin tim dari Polres juga Jayawijaya sudah ke sana,” kata Kabid Humas Polda Papua AKBP,  I Gede Sumerta Jaya Sabtu (17/11) pagi.

Gede menambahkan, pengejaran terhadap para pelaku hijgga kini masih dilakukan. Jika sudah ada titik terang, pihaknya akan memberikan keterangan lebih lanjut.

Sementara Kapolda Papua Inspektur Jenderal  Pol Tito Karnavian juga sempat datang ke Polres Keerom Jumat (16/11). Namun dirinya belum mendapat petunjuk pasti tentang pihak yang mencuri senjata beserta modusnya.

"Kami masih dalam penyidikan dan kami masih (mempelajari) apa sebenarnya yang terjadi di balik pencurian lima senjata api tersebut.  Kami akan ke sana dan mencari informasi dan mengumpulkan bukti dan saksi,” ujarnya.


Penulis: SP/ Robert Isidorus/ Whisnu Bagus
Sumber: beritasatu.com

Pemerintah Permudah Proyek di Papua

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Pembangunan kawasan ini (Papua) diharapkan bisa cepat terwujud, bisa cepat terintegrasi dengan adanya Perpres yang ditandatangani Presiden pada 18 Oktober 2012," kata Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta di Jakarta, Minggu (11/11).

Ia menjelaskan, selama ini Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) mengeluhkan adanya ketidakpuasan rakyat Papua karena tidak adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pengadaan barang/jasa, utamanya dalam pembangunan kawasan Papua.

Menurut dia, percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Jadi cukup jelas, aturan ini dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta guna memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah kedua provinsi tersebut," ujarnya.

Berdasar aturan tersebut, lanjut Setya, terdapat beberapa pengecualian khusus dari ketentuan pengadaan yang telah diatur dalam Perpres 54/2010 dan perubahan keduanya Perpres 70/2012. Beberapa perubahan tersebut di antaranya adalah batas pengadaan langsung bernilai paling tinggi Rp500 juta.

"Mekanisme pengadaan langsung dengan nilai paling tinggi Rp500 juta dapat dilakukan oleh kelompok kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) atau satu orang pejabat pengadaan, dan hanya diperuntukkan bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi, pengadaan dengan nilai paling tinggi Rp500 juta tidak diberlakukan kepada seluruh kawasan Papua" katanya.

Ia menambahkan, untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Jayawijaya, dan Kabupaten Lani Jaya mekanisme pengadaan langsung dapat dilakukan hingga Rp1 miliar.

Setya memapaparkan, dalam Perpres 84/2012 pemerintah memberikan kemudahan bagi pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan barang/jasa. Pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

"Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan di kedua provinsi tersebut, pemerintah dan instansi terkait wajib melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia orang asli Papua dalam bidang pengadaan," tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, dalam hal pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp5 miliar, pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan pelelangan umum, di mana calon penyedia barang/jasa dari luar provinsi dan/atau kabupaten/kota harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian kerja sama operasi/kemitraan.

"Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai sampai dengan Rp5 miliar, pengusaha lokal tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi mengenai kemampuan dasar," katanya. (Ant/OL-04)




Sumber:  mediaindonesia.com
 

Buka Wilayah Terisolasi Butuh Rp3,8 T

Grafis

JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah tampaknya gerah juga disebut tidak bekerja untuk memperbaiki wilayah perbatasan yang terisolasi. Buktinya, seabrek agenda untuk membuka terisolirnya kawasan perbatasan yang rata-rata menggantungkan hidup dari negara tetangga. Total anggaran Rp3,8 triliun disiapkan agar wilayah perbatasan lebih mudah mengakses negeri sendiri.

Rencana itu disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sutrisno di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin. Dia mengatakan jika pemerintah mengalokasikan uang cukup banyak untuk daerah perbatasan di 12 provinsi. "Total Rp3,8 triliun untuk 2012 saja," ujarnya.

Fokusnya, lanjut Sutrisno, untuk membuka wilayah perbatasan itu agar tidak terisolasi lagi. Namun, pembangunan di tiap tempat bakal berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang jelas, sebagian besar memang diarahkan pada pembangunan akses jalan dan infrastruktur.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk memuluskan rencana itu BNPP akan bekerja sama dengan sembilan universitas. Empat kampus yang ada di wilayah perbatasan yakni Universitas Cendrawasih Papua, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, dan Universitas Cendana NTT.

Sedangkan lima kampus lain adalah Universitas Pertahanan milik Dephan, UGM, ITS, ITB, dan Unpad Bandung. Disamping itu, di desa-desa yang berada di perbatasan akan dilakukan pelatihan. Terutama pada lima orang yang terdiri dari kepala desa, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.

"Mereka akan dilatih di Jakarta. Untuk menanamkan semangat kebangsaan dalam menjaga perbatasan," terangnya. Mereka juga akan diberikan ilmu untuk mandiri. Maklum, se

lama ini warga perbatasan kerap menggantungkan hidup dari negara tetangga ketimbang berusaha mandiri. Itulah kenapa kebutuhan di perbatasan akan dipenuhi.

Berdasar data yang dimiliki FAJAR, dari dua belas provinsi perbatasan yang mendapat dana paling banyak adalah Papua. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp920,748 miliar. Dibelakangnya, ada Nusa Tenggara Timur sebesar Rp786,630 miliar, dan Kalimantan Barat Rp 673,292 miliar.

Meski BNPP baru berdiri satu tahun, dia yakin anggaran yang disediakan bisa membuka wilayah perbatasan dan tidak lagi terisolasi. Seperti kawasan Temajuk yang berada di Kabupaten Sambas. Wilayah yang sempat menjadi buah bibir karena masalah patok dengan Malaysia itu kini mulai dibangun jalan.

"Sudah kami buka jalan rintisan. Sekarang, mereka tidak perlu membelah pantai untuk bisa ke Sambas," imbuh Sutrisno. Memang, saat FAJAR  mengunjungi Temajuk akhir tahun lalu, butuh enam jam untuk mencapai Temajuk. Tidak ada jalan juga membuat warga lebih menggantungkan hidup dari Negeri Jiran.

Disamping itu, khusus untuk Kalimantan, ada kebijakan istimewa dari Kementerian Pekerjaan Umum. Yakni, jalan-jalan di Kalimantan akan dijadikan sebagai jalan strategis nasional. Artinya, pemeliharaan akan ditangani pemerintah semua sehingga pembangunan dan perawatannya bisa lebih maksimal.

Sampai kapan BNPP akan bekerja? Dia mengatakan bakal bekerja secara kontinyu. Sebab, tidak mungkin bisa mengubah kawasan perbatasan dengan sangat cepat apalagi dananya terbatas. Oleh sebab itu, untuk tahun pertama akan dilakukan selama tiga tahun. "Setelah itu, akan dievaluasi dan direncanakan untuk tahap dua," urainya. (Snrp/you)

Sumber: ipad.fajar.co.id

Papua Butuh Pemimpin yang Takut & Taat Tuhan

Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch.

Jayapura Pernyataan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di  Tanah Papua (PGGP), Pdt.Lipius Biniluk,S.Th   yang menyatakan Rakyat Papua  belum sejahtera  karena  para pemimpin di tanah Papua mulai dari MRP, DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua. bahkan pemerintah kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri dengan egonya, rupanya direspon positif Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch. Syufi, mengatakan, FMMP  mengajak seluruh komponen masyarakat Papua agar dalam Pemilukada Gubernur ini  memilih pemimpinnya harus rasional tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan primordialisme suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), tetapi memilih pemimpin yang benar-benar takut dan taat pada perintah Tuhan.
Hal ini agar benar-benar nanti pemimpin yang terpilih untuk memimpin rakyat Papua adalah pemimpin yang akomodatif, aspiratif dan pluralis bagi semua perbedaan yang ada di Papua ini. Diharapkan juga masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu meruhan yang tak betanggungjawab, masyarakat juga harus berhati-hati dengan praktik-praktik intimidasi, teror, dan serangan fajar.
Saran  FMMP juga masyarakat jangan  memilih pemimpin yang  bagaikan memilih kucing dalam karung,  tetapi masyarakat harus menilai secara arif dan bijak sesuai dengan track record dan sepak terjang seseorang itu sebelum maju sebagai  kandidat Gubernur hingga masyarakat menjatuhkan pilihannya tidak sia-sia, kalau masyarakat salah memilih seorang figur pemimpin berarti sama halnya dengan membuang  mutiara ke kandang sapi tetapi memilih orang yang dikenal oleh masyarakat sendiri yang  akan menghasilkan seorang pemimpin negarawan (ideal) yang benar-benar populis dan visioner untuk mampu membangun seluruh masyarakat di Tanah Papua ini secara baik menuju masyarakat adil, damai dan sejahtera. Masyarakat harus memilih pemimpin yang di kenal oleh masyarakat sendiri serta rendah hati, mempunyai kasih dan selalu mudah di jumpai masyarakat.
Pesan kami untuk masyarakat Papua yang menggunakan hak pilihnya dalam proses PEMILUKADA ke depan harus lebih rasional dalam memilih pemimpinnya jangan di dasarkan pada pertimbangan dan motivasi tertentu yang kelak hanya membawa derita panjang bagi masyarakat itu sendiri,ujarnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Abepura, Kamis, (1/11).
Selain itu, masyarakat Papua jangan percara pada kata-kata tetapi percaya pada perbuatan dan hal yang terpenting juga perlu di ingat oleh seluruh rakyat di tanah Papua bahwa mesin partai itu penting, tetapi yang lebih penting adalah figure seseorang. Serta Jangan memilih pemimpin gubernur dan wakil gubernur yang merasa diri pandai, tetapi pilihlah pemimpin yang pandai merasa dan menghargai amanat rakyat. Dari mana saya datang, dan untuk siapa saya datang? atau saya mewakili siapa dan memperjuangakan kepentingan siapa? dan jangan salah memilih pemimpin yang hanya bekerja untuk menampung harta kekayaan pribadi dan keluarganya dan melupakan rakyat yang memilih dia untuk duduk di kursi kepala daerah (Gubernur) tersebut.
Diharapkan pula bagi kontestan yang siap untuk berlaga dalam perhelatan politik di panggung demokrasi untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Povinsi Papua harus lebih dewasa dalam berdemokrasi  dan mengedepankan sportifitas. Siapa saja dia yang kelak terpilih berdasarkan suara mayoritas rakyat diharapkan pada kandidat-kandit yang kalah yang harus berjiwa besar dan legowo. Serta diharapkan tidak ada unsur-unsur  ketidakpuasan dari para kontestan yang kalah kompetisi dan terjadi saling gugat menggugat yang hanya  menghambat proses konsolidasi demokrasi dan pembangunan  yang lebih substansial bagi rakyat kita.
Sebab sudah sekian lama rakyat kita telah menuggun seorang fugur  pemimpin gubernur dan wakil guebernur yang definitif, akibat dari tarik molornya Pemilukada serta tarik ulur kepentingan para elit-elit politik di legislatif dan eksekutif. Hari ini Papua butuh pemimpin  yang jadi juru selamat, bukan pemimpi yang jadi juru retorika, juru deklamator, dan juru ilusi yang banyak berkoar-koar dengn janji palsu bagi rakyat kita, tapi rakyat butuh kerja nyata. Kami juga minta pemerintah, jangan melakukan pergantian karateker gubernur lagi, karena rakyat butuh pemipin yang defenitif bukan pemimpin karateker. Rakyat Papua butuh pelayanan pembangunan, bukan butuh siapa yang memimpin, tandasnya.
Diharapkan Pemilukada Provinsi Papua segara dilaksanakan pada awal tahun 2013 untuk menjawab situasi rakyat hari ini yang sudah lama haus akan pembangunan. Perlu adanya sinergistas antar semua takeholder (KPU, Bawaslu, DPR, Pemerintah, Parpo, dan konstituen) untuk dapat mendukung semua tahapan Pemilukada untuk terproses secara akeleratif dan cepat. 
nls/don/lo1- ngutip bintang papua.


Sumber: komisikepolisianindonesia.com 

Rencana Perluasan Proyek Tangguh Disetujui

                                                                                                                                                                          DOTY DAMAYANTI Proyek Gas Alam Tangguh yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua.

JAKARTA, Sinar papua.com- Pemerintah Indonesia secara prinsip menyetujui rencana pengembangan lanjutan gas alam cair (LNG) Tangguh yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Lapangan Tangguh itu dioperatori British Petroleum.
Demikian siaran pers yang diterima Kompas, Jumat (2/11/2012), di Jakarta. Persetujuan itu diumumkan Perdana Menteri David Cameron di London, seusai pertemuan bilateral dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Acara itu dihadiri Chief Executive BP Group Bob Dudley dan Presiden BP Asia Pasifik William Lin.
Pada awal September lalu, BP mengajukan rencana pengembangan lanjutan train 3 Tangguh ke Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas. Persetujuan rencana itu merupakan tahap penting dalam mempersiapkan keputusan akhir investasi untuk ekspansi ini, yang diperkirakan tuntas pada tahun 2014.
Proyek untuk train 3 ini ditargetkan bisa beroperasi secara komersial pada train baru paling lambat tahun 2018. Total investasi untuk train 3 proyek Tangguh itu diperkirakan mencapai 12 miliar dollar AS (7,5 miliar poundsterling).
"Perjanjian ini dengan nilai investasi 7,5 miliar poundsterling merupakan berita besar bagi BP selaku salah satu investor asing terbesar di Indonesia," ujarnya.


Sumber: kompas.com