SBY: Tidak Ada Dialog Menyangkut Referendum Papua

BANDUNG, (Sinar Papua) - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan status Papua dan Papua Barat sebagai bagian NKRI sudah final. Untuk itu, tak ada kamusnya keberadaan kedua provinsi tersebut diutak-atik melalui referendum (jajak pendapat) oleh kekuatan mana pun.
Penegasan SBY disampaikan menanggapi pertanyaan pamen siswa dari angkatan dalam pengarahan bertajuk "Perkembangan Geopolitik di Asia Afrika Abad 21 dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia" di Secapa AD Bandung, Jumat (29/6).
"Kita serius memajukan Papua, tapi tidak ada dialog menyangkut keutuhan wilayah seperti referendum atau keinginan meluruskan sejarah," tandasnya di hadapan 1.000 pamen siswa TNI, angkatan, Polri, dan siswa negara sahabat.
Menurut SBY, status kedua provinsi itu sudah jelas menjadi bagian sah NKRI. Dengan kondisi tersebut, pemerintah wajib menjaga wilayahnya termasuk dalam upaya penegakan hukum dan keamanan wilayah. Langkah ini tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran terhadap kebebasan dan HAM.
"Upaya tersebut mempunyai legalitas, ada penugasan menjaga keamanan lokal di antaranya memproteksi penduduk dan menegakan hukum, ini sah menjalankan tugas negara," katanya.
SBY juga menjelaskan langkah pengamanan itu didasari pula oleh rambu-rambu yang jelas. Panglima TNI dan Kapolri sudah diperintahkan agar dalam pelaksanaan tugas tersebut, anak buahnya berlaku sesuai koridor.
"Jangan melebihi kepatutan melampaui hukum dan HAM, itu pasti mendapatkan sanksi," jelasnya, sambil menegaskan pendekatan keamanan terhadap Papua dan Papua Barat sudah ditinggalkan dan digantikan pendekatan kesejahteraan.  ( Setiady Dwi / CN34 / JBSM )


Sumber:  suaramerdeka.com