Buka Wilayah Terisolasi Butuh Rp3,8 T

Grafis

JAKARTA, FAJAR -- Pemerintah tampaknya gerah juga disebut tidak bekerja untuk memperbaiki wilayah perbatasan yang terisolasi. Buktinya, seabrek agenda untuk membuka terisolirnya kawasan perbatasan yang rata-rata menggantungkan hidup dari negara tetangga. Total anggaran Rp3,8 triliun disiapkan agar wilayah perbatasan lebih mudah mengakses negeri sendiri.

Rencana itu disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sutrisno di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin. Dia mengatakan jika pemerintah mengalokasikan uang cukup banyak untuk daerah perbatasan di 12 provinsi. "Total Rp3,8 triliun untuk 2012 saja," ujarnya.

Fokusnya, lanjut Sutrisno, untuk membuka wilayah perbatasan itu agar tidak terisolasi lagi. Namun, pembangunan di tiap tempat bakal berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang jelas, sebagian besar memang diarahkan pada pembangunan akses jalan dan infrastruktur.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk memuluskan rencana itu BNPP akan bekerja sama dengan sembilan universitas. Empat kampus yang ada di wilayah perbatasan yakni Universitas Cendrawasih Papua, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, dan Universitas Cendana NTT.

Sedangkan lima kampus lain adalah Universitas Pertahanan milik Dephan, UGM, ITS, ITB, dan Unpad Bandung. Disamping itu, di desa-desa yang berada di perbatasan akan dilakukan pelatihan. Terutama pada lima orang yang terdiri dari kepala desa, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.

"Mereka akan dilatih di Jakarta. Untuk menanamkan semangat kebangsaan dalam menjaga perbatasan," terangnya. Mereka juga akan diberikan ilmu untuk mandiri. Maklum, se

lama ini warga perbatasan kerap menggantungkan hidup dari negara tetangga ketimbang berusaha mandiri. Itulah kenapa kebutuhan di perbatasan akan dipenuhi.

Berdasar data yang dimiliki FAJAR, dari dua belas provinsi perbatasan yang mendapat dana paling banyak adalah Papua. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp920,748 miliar. Dibelakangnya, ada Nusa Tenggara Timur sebesar Rp786,630 miliar, dan Kalimantan Barat Rp 673,292 miliar.

Meski BNPP baru berdiri satu tahun, dia yakin anggaran yang disediakan bisa membuka wilayah perbatasan dan tidak lagi terisolasi. Seperti kawasan Temajuk yang berada di Kabupaten Sambas. Wilayah yang sempat menjadi buah bibir karena masalah patok dengan Malaysia itu kini mulai dibangun jalan.

"Sudah kami buka jalan rintisan. Sekarang, mereka tidak perlu membelah pantai untuk bisa ke Sambas," imbuh Sutrisno. Memang, saat FAJAR  mengunjungi Temajuk akhir tahun lalu, butuh enam jam untuk mencapai Temajuk. Tidak ada jalan juga membuat warga lebih menggantungkan hidup dari Negeri Jiran.

Disamping itu, khusus untuk Kalimantan, ada kebijakan istimewa dari Kementerian Pekerjaan Umum. Yakni, jalan-jalan di Kalimantan akan dijadikan sebagai jalan strategis nasional. Artinya, pemeliharaan akan ditangani pemerintah semua sehingga pembangunan dan perawatannya bisa lebih maksimal.

Sampai kapan BNPP akan bekerja? Dia mengatakan bakal bekerja secara kontinyu. Sebab, tidak mungkin bisa mengubah kawasan perbatasan dengan sangat cepat apalagi dananya terbatas. Oleh sebab itu, untuk tahun pertama akan dilakukan selama tiga tahun. "Setelah itu, akan dievaluasi dan direncanakan untuk tahap dua," urainya. (Snrp/you)

Sumber: ipad.fajar.co.id