Awali Dialog Damai Papua dengan Pembebasan Tahanan Politik

JAKARTA--(Sinar Papua): Pembebasan tahanan politik/narapidana politik di Papua dapat memberikan sinyal positif dalam membangun dialog Papua dengan damai. Selain itu, pembebasan Tapol/Napol dapat menjadi bukti bahwa pemerintah tidak bersikap diskriminatif terhadap Papua.

"Seharusnya Indonesia yang merupakan negara demokratis dan menghormati hak asasi manusia (HAM) tidak memiliki tapol," kata Kepala Penelitian dan Pengembangan KontraS Papang Hidayat dalam diskusi Kontroversi Tapol Papua, di Kontras, Jakarta, Rabu (8/8).

Setidaknya ada dua alasan mendesak bagi Indonesia untuk segera membebaskan tapol/napol. Menurut Papang, langkah tersebut perlu karena Indonesia telah melakukan evolusi kenegaraan setelah masa Orde Baru dan menjadi negara demokrasi yang mapan.

"Delapan dari sembilan konvensi internasional tentang HAM, telah diratifikasi Indonesia. Adanya tapol/napol ini justru merusak tatanan prinsip-prinsip HAM yang coba dibangun," ujarnya.

Dari sisi jumlah tapol/napol di Papua, memang terbilang sedikit. Namun, jika dikomparasi dengan indeks negara demokrasi yang mapan, Indonesia seharusnya sudah tidak memiliki napol/tapol.

Selain itu, kata dia, pembebasan tapol/napol ini akan menjadi sinyal positif untuk membangun dialog damai di Papua. Kedua hal ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah.

Perwakilan Jaringan Papua Damai Pater Neles Tebay, mengatakan, berapapun jumlah Tapol yang ada di Papua memberikan isyarat bahwa ada masalah politik di Papua. "Adanya tapol/napol di Papua merupakan masalah tersendiri mengingat di wilayah lain fenomena ini tak ditemukan. Ini menunjukan ada masalah politik di Papua," kata Neles.

Sedangkan Koordinator National Papua Solidarity (NAPAS) Marthen Goo mengatakan jumlah tapol/napol di Papua sebanyak 40 orang, dan beberapa diantaranya dalam kondisi kritis. Menurutnya, tapol di Papua tidak diurus dan dilindungi secara baik. Ini menyebabkan satu orang diantaranya sakit dan akhirnya meninggal dunia karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari petugas lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, keluarga mereka (tapol) terpaksa mencari bantuan untuk biaya pengobatan," kata Marthen.

Digelarnya diskusi mengenai tapol/napol di Papua dilaksanakan untuk mencari sumbangan bagi tapol yang tengah sakit dan kekurangan dana. Dalam diskusi tersebut diselenggarakan aksi donasi untuk mengumpulkan dana kesehatan bagi tapol di Papua. (OX/OL-2)


Sumber:  mediaindonesia.com