Penyelesaian Papua Tak Efektif dengan Militeristik

Stop kekerasan di Papua [google]

JAKARTA; (Sinar Papua)- Sebagai orang yang dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diharapkan bisa menjadi penyambung lidah untuk perbaikan kondisi di Papua yang selama 40 tahun belum jelas arah penyelesaiannya.  

Dalam pertemuan beberapa LSM asal Papua dengan Anggota Wantimpres bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan di kantor Wantimpres, Jakarta, Selasa (3/7), disampaikan bahwa persoalan terkait kekerasan di Papua belum ada penyelesaiannya yang komprehensif. Untuk itu, Presiden SBY tidak bisa menganggap persoalan di Bumi Cendrewasih itu sebagai persoalan kecil semata.  

”Kami meminta Wantimpres untuk mengingatkan dan memastikan komitmen presiden terkait dialog damai di Papua. Semestinya, presiden sudah membentuk tim untuk merealisasikan inisitiaf dialog damai. Tidak ada alasan bagi presiden untuk tidak merealisasikan hal tersebut karena konsepnya sudah pernah diajukan oleh kawan-kawan di Papua dan Jakarta berdasarkan diskusi mendalam,” ujar Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida.  

Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua Pdt Benny Giay menyayangkan aksi pemerintah Indonesia yang masih tetap menggunakan pendekatan militer dalam melakukan pengamanan di Papua. ”Kami berikan jempol untuk wacana dan pernyataan yang bagus. Tapi kita berhadapan dengan realita yang berbeda. Setiap hari ada penembakan yang tidak pernah ditangkap. Ada yang mengatakan, (pelaku) ini OPM. Dari mana OPM? Menurut kami, kekerasan dan perlakuan yang tidak adil sudah lama terjadi dan belum diselesaikan,” katanya.  

Oleh karena itu, dalam hal ini Presiden SBY tak boleh hanya sekedar memberikan instruksi yang tegas saja, tetapi harus memastikan bahwa hal tersebut dijalankan. Pidato-pidato Presiden perlu diiringi kebijakan dan program kerja yang konkret. Apalagi, masalah di Papua bukan hanya soal kekerasan, tapi ada juga layanan kesehatan dan pendidikan yang masih buruk dan memprihatinkan. ”Banyak sekolah, tetapi tidak ada gurunya. Puskesmas sering tidak ada petugas dan obat,” tambahnya.  
Sementara itu, Sekretaris Foker LSM Papua Septer Manufandu mengatakan, kebijakan pembangunan melalui otonomi khusus dan tim khusus Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat  (UP4B) tidak menyelesaikan persoalan. ”Pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan harus dievaluasi kembali. Salah satunya sistem keamanan yang berlaku di Papua, banyak aparat keamanan signifikan tapi kok warga di Papua tidak merasa aman. Presiden harus tegas melihat ini semua, tegasnya.  

Terkait hal ini, Albert mengatakan, dirinya akan menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada Presiden SBY sesegera mungkin. Dalam penyelesain Papua, menurutnya, dialog merupakan cara penyelesaian yang penting dilakukan. ”Kata akhirnya adalah dialog memang penting. Saya mau minta agar keadaan yang buruk ini diakhiri. Jangan kita bicara lagi dialog tapi tidak ada persiapan,” imbuhnya yang mengharapkan dialog antar pemerintah pusat dan rakyat Papua cepat terlaksana. [O-2]       


Sumber: suarapembaruan.com